Latest Entries »

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

Oleh : T. Hartoyo dan Encep Buhori

 

B A B I : P E N D A H U L U A N

1.1. Pengantar
Di dalam Sari Perkuliahan Perbandingan Hukum Perdata ini dibicarakan tentang keluarga Hukum Perdata Anglo-Saxon, khususnya mengenai lapangan Hukum Perjanjian dari Sistem Hukum Inggris (English Legal System). Mendahului uraian dimaksud, dipandang perlu untuk menguraikan sekedarnya beberapa hal tentang perbandingan hukum (Inggris : Comparative Law, Comparative Jurisprudence, atau Foreign Law ; Belanda : Rechtsvergelijking ; Jerman : Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechtslehre ; Perancis : Droit Compare) pada umumnya. Hal ini didasari pemikiran karena Perbandingan Hukum Perdata (PHP) merupakan bagian khusus dari telaah perbandingan hukum pada umumnya, di samping bagian-bagian khusus lainnya seperti : Perbandingan Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Tata Negara, dan sebagainya. Perlu pula diketahui, bahwa persoalan mengenai perbandingan hukum pada umumnya dapat menjadi pokok pembahasan tersendiri yang cukup luas.

1.2. Istilah dan Pengertian

Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, ditemukan istilah-istilah berikut ini : Comparative Law (Perbandingan Hukum) dan Comparative Private Law (Perbandingan Hukum Perdata). Bila diterjemahkan secara gramatikal ke dalam bahasa Indonesia – berarti dari hukum M – D (Menerangkan – Diterangkan) ke hukum D – M (Diterangkan – Menerangkan) – memang akan menghasilkan Hukum Perbandingan dan Hukum Perdata Perbandingan.

Kendatipun demikian halnya, di Indonesia sebaiknya tidak menggunakan istilah-istilah tersebut di atas. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah : bahwa kara “hukum” yang mendahului atau yang berada di depan semua bidang hukum, misalnya hukum perkawinan, hukum pidana, dan hukum tata negara, sudah lazim diartikan sebagai seperangkat peraturan. Hukum Perkawinan ialah seperangkat peraturan yang mengatur masalah-masalah yang berkenaan dengan perkawinan, sedangkan Hukum Pidana ialah seperangkat peraturan yang berkenaan dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Demikian juga halnya dengan Hukum Tata Negara, yang diartikan sebagai seperangkat peraturan yang terutama mengatur tentang susunan dan fungsi para penyelenggara negara. Bidang-bidang hukum ini pun mempunyai obyek tertentu yang dikenal dalam pergaulan hidup manusia yang dapat diatur oleh hukum, yaitu : perkawinan, perbuatan yang dapat dipidana, dan tata negara.
Penggunaan istilah “Hukum Perbandingan” akan terasa janggal, oleh karena kata “hukum” di sini tidaklah berarti seperangkat peraturan, padahal istilah ini mengesankan demikian. Pakar perbandingan hukum ternama, H.C. GUTTERIDGE, mengemukakan bahwa jika kita berbicara tentang “comparative law of marriage”, ini tidak berarti bahwa ahli perbandingan hukum merancang seperangkat kaidah hukum baru untuk mengatur hubungan hukum antara suami-isteri, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum perkawinan dari beberapa negara dijadikan subyek untuk proses perbandingan, sehingga dapat ditentukan sampai seberapa jauh dan dalam hal-hal apa saja terdapat perbedaan satu sama lain. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dijumpainya hal-hal yang bersamaan diantara (sistem-sistem) hukum yang dibandingkan.

Menurut GUTTERIDGE, “comparative law” adalah “The process of comparing rules of law taken from different systems…” (Proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda…). Jadi, yang dilakukan adalah membanding-bandingkan (peraturan-peraturan, sistem-sistem) hukum (H.C. GUTTERIDGE, 1949 : 1).

Atas dasar itu, istilah “Perbandingan Hukum” lebih tepat menggambarkan apa yang menjadi pokok atau pusat perhatiannya, yaitu proses membanding-bandingkan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem hukum yang berbeda. Dan lagi pula, kurikulum-kurikulum dari perguruan tinggi di Indonesia pun telah menggunakan istilah ini.

Keberatan yang sama juga tertuju pada istilah “Hukum Perdata Perbandingan”. Kita sudah lama mengenal istilah Hukum Perdata Adat, Hukum Perdata Barat / Eropa, sehingga penggunaan istilah Hukum Perdata Perbandingan akan terasa janggal. Oleh karena itulah, istilah “Perbandingan Hukum Perdata” akan secara lebih jelas menggambarkan apa yang menjadi pokok atau pusat perhatiannya.

1.3. Batasan Permasalahan dan Obyek Perbandingan Hukum

Dalam perjalanan sejarahnya, perbandingan hukum telah mengalami perkembangan sekitar pendapat sampai batas manakah permasalahan yang dapat dicakup oleh perbandingan hukum itu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, paragraf di bawah ini akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli perbandingan hukum mengenai pokok persoalan dimaksud (FRANS MARAMIS, 1994 : 10 – 11). JOSEPH KOHLER dan Sir FREDERICK POLLOCK menyamakan perbandingan hukum dengan sejarah hukum yang bersifat umum (universale Rechtsgeschichte ; the general theory of law).

KOHLER memandang universale Rechtsgeschichte dan Vergleichende Rechtswissenschaft sebagai istilah-istilah yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Sedangkan POLLOCK dalam tulisannya yang berjudul “The History of Comparative Jurisprudence” mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apabila kita berbicara tentang “historical jurisprudence” atau tentang “comparative jurisprudence” atau tentang “the general theory of law”. Adanya pandangan kedua ahli ini disebabkan karena pusat perhatian mereka lebih tertuju pada kebiasaan-kebiasaan suku primitif untuk menunjukkan bukti tentang asal usul hukum dan perbedaannya dengan hukum masyarakat yang lebih beradab. Bila pendapat ini dikaitkan pada Perbandingan Hukum Perdata, maka yang dipelajari hanyalah sejarah tentang timbul dan berkembangnya hukum perdata sejak suku-suku primitif sampai masyarakat sekarang.

Sir HENRY MAINE, dalam buah karyanya yang berjudul “Village Communities”, menjelaskan bahwa fungsi utama “Comparative Jurisprudence” adalah memberikan kemudahan dalam pembuatan undang-undang dan perbaikan praktis terhadap hukum. Bila pendapat ini kita kaitkan pada Perbandingan Hukum Perdata, akan berarti bahwa fokus utama Perbandingan Hukum Perdata lebih tertuju pada tujuan praktisnya.

Sementara itu, Lord BRYCE dalam tulisannya yang berjudul “Studies in History and Jurisprudence” membedakan antara aspek ilmiah murni dan aspek yang lebih praktis dari perbandingan hukum. Dalam pandangan BRYCE, aspek ilmiah murni digambarkannya sebagai “comparative science of jurisprudence”. Sedangkan POLLOCK, menyamakannya dengan telaah historis dari hukum pada umumnya (historical study of law in general). Aspek yang lebih praktis, mempunyai tujuan praktis yang nyata. Di sini dipelajari kaidah-kaidah yang benar-benar berlaku di negara-negara modern, yang memperlihatkan bagaimana kaidah-kaidah hukum dimaksud mengatur masalah-masalah yang pada hakekatnya sama di negara-negara tersebut. Dalam kaitannya dengan Perbandingan Hukum Perdata, hal ini berarti permasalahannya mencakup baik tujuan yang teoritis maupun tujuan yang praktis.

Dalam hubungannya dengan obyek perbandingan hukum (perdata), sudah barang tentu harus menyangkut sekurang-kurangnya dua sistem hukum (perdata). Ulasan mengenai hukum (perdata) suatu negara asing belum dapat dinamakan perbandingan hukum (perdata), melainkan baru berupa telaah hukum asing. Sekalipun demikian, telaah hukum asing ini sangat berguna dan penting, karena dari sini dapat diperoleh bahan-bahan hukum untuk diperbandingkan dengan sistem hukum (perdata) lainnya.
Yang penting untuk ditekankan di sini ialah bahwa yang diperbandingkan bukanlah hanya peraturan-peraturan hukum (perdatanya) saja, melainkan juga meliputi prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi, yang melandasi peraturan-peraturan tersebut.

TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI KREDIT MACET

TINJAUAN  TENTANG  EKSEKUSI  KREDIT  MACET

A.  Pengertian Kredit

Fenomena kredit dapat ditinjau dari berbagai aspek, namun pembahasan tentang kredit dalam Bab II ini penulis batasi hanya sampai dengan hal-hal yang memang bertalian erat dengan judul Bab II itu sendiri. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar dalam pengu­lasannya tidak sampai melebar ke hal-hal yang tidak mempunyai relevansinya dengan judul Bab II sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan per­kataan yang asing bagi masyarakat kita. Bahkan, perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, melainkan sampai di desa terpencil sekalipun kata kredit tersebut sangat populer.

Secara etimologis kata “kredit” berasal dari bahasa asing, yaitu “credere”, yang berarti “kepercayaan”.  Jadi, bilamana seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur), hal itu berarti ia percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan mampu mengembalikan kredit tersebut di masa mendatang tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan akan diterimanya kontra prestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan seseorang yang pada umumnya berupa uang.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti, bahwa pihak kesatu memberikan prestasi yang pada umumnya berupa uang kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima di kemudian hari (dalam jangka waktu tertentu).

Menurut Pasal 1 butir 11 UU No. 10 / 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit ialah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, ber­dasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang­nya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam rangka pemberian kredit, nasabah debitur dibebani dengan keawajiban membayar bunga kredit serta biaya administrasi. Besar kecilnya suku bunga kredit digantungkan pada besar kecilnya suku bunga simpanan.

Sebagaimana diketahui, penghasilan utama dunia perbankan diperoleh dari selisih suku bunga kredit yang diterima dari nasabah debitur dengan suku bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana, yang dalam terminologi perbankan disebut sebagai spread atau margin.  Dalam kondisi yang normal, spread yang dihasilkan sifatnya positif (positive spread), yang berarti suku bunga kredit lebih besar daripada suku bunga simpanan.  Namun bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka spread yang demikian sifatnya negatif (negative spread).

B. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti, pemberi kredit baru akan memberikan kredit bila ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya keyakinan tadi, pemberi kredit tidak akan menyalurkan simpanan masyarakat yang diterimanya dalam bentuk kredit.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui unsur-unsur yang melekat pada kredit adalah sebagai berikut : [1]

(1)   Kepercayaan – yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

(2)   Waktu – yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

(3)   Degree of risk – yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diper­hitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya risiko. Dengan adanya unsur risiko, maka timbullah kebutuhan akan jaminan dalam pem­berian kredit.

(4)   Prestasi – atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

C. Kolektibilitas Kredit

Yang dimaksud dengan kolektibilitas  adalah keadaan pem­bayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (vide SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR serta SEBI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Menurut ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan  Direksi Bank Indonesia No. 30 / 267 / KEP / DIR tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, penggolongan kualitas kredit perbankan berdasarkan kolek­tibilitasnya adalah sebagai berikut :[2]

a.  LANCAR (pass) – yaitu apabila memenuhi kriteria :

±  pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat ; dan

±  memiliki mutasi rekening yang aktif ; atau

±  bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

b.  DALAM PERHATIAN KHUSUS (special mention) – yaitu apabila meme­nuhi kriteria :

±  terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melam­paui 90 (sembilan puluh) hari ; atau

±  kadang-kadang terjadi cerukan ; atau

±  mutasi rekening relatif rendah ; atau

±  jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

±  didukung oleh pinjaman baru.

Yang dimaksud dengan cerukan (overdraft)  adalah pemberian fasilitas pelampauan atas saldo rekening giro efektif yang belum dibuatkan akad kreditnya, atau pelam­pauan pemberian kredit di atas plafon yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kredit (vide SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR serta SEBI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

c.  KURANG LANCAR (substandard) – yaitu apabila memenuhi kriteria :

±  terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari ; atau

±  sering terjadi cerukan ; atau

±  frekuensi mutasi rekening relatif rendah ; atau

±  terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ; atau

±  terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur ; atau

±  dokumentasi pinjaman yang lemah.

d.  DIRAGUKAN (doubtful) – yaitu apabila memenuhi kriteria :

±  terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari ; atau

±  terjadi cerukan yang bersifat permanen ; atau

±  terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari ; atau

±  terjadi kapitalisasi bunga ; atau

±  dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e.  KREDIT MACET (bad debt) – yaitu apabila memenuhi kriteria :

±  terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ; atau

±  kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru ; atau

±  dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Perlu kiranya penulis ingatkan, bahwa perlu dibedakan antara kredit bermasalah (non performing loan) dengan kredit macet, sebab yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kredit yang kolek­tibilitasnya tergolong dalam kategori : kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan kata lain, kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah yang tingkat kolektibilitasnya paling parah atau rendah.

D. Jaminan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkre­ditan yang sehat, yaitu di antaranya :[3]

1   Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa perjanjian tertulis.

2.  Tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang dari sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan mem­bawa kerugian.

3.  Tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau

4.  Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).

Yang dimaksud dengan jaminan kredit adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menang­gung pembayaran kembali suatu utang.[4]

Dalam praktek perbankan dikenal pembagian jaminan kredit atas : jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Yang dimaksud dengan jaminan pokok adalah jaminan yang terdiri dari benda-benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak, yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas usaha yang dibiayai dengan kredit.[5] Sementara yang dimaksud dengan jaminan tambahan adalah jaminan yang dapat berupa jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel.  Atau dapat pula berupa benda-benda tidak bergerak / benda-benda bergerak yang tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, misalnya tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang harus disimpan dalam berkas khusus.

Fungsi jaminan kredit bagi bank adalah untuk :[6]

1.  Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah debitur melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam per­janjian (cetak miring dari penulis).

2.  Menjamin agar nasabah debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk me­ning­­galkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3.  Memberi dorongan kepada nasabah debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Sehubungan dengan fungsi jaminan sebagai sarana pengaman kredit yang diberikan oleh bank, maka jaminan yang baik (ideal) dalam pandangan Prof. R. Subekti adalah jaminan :[7]

a.  yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.

b.  yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.

c.  yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

E.  Jenis-jenis Jaminan Kredit

Apabila diteliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, pada dasarnya terdapat dua jenis jaminan kredit, yaitu : (1) Jaminan Perorangan, dan (2) Jaminan Kebendaan.

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan yang berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).[8]

Jaminan perorangan ini pada dasarnya adalah perjanjian penganggungan utang, sebagaimana diatur mulai Pasal 1820 BW (Burgerlijk Wetboek – Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sampai dengan Pasal 1850 BW.

Menurut Pasal 1820 BW, penanggungan utang adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Dari pengertian tersebut di atas dapatlah ditemukan unsur-unsur dari suatu penanggungan utang, yaitu : (1) adanya hubungan utang piutang antara si berutang dengan si berpiutang, (2) disepa­katinya perjanjian penanggungan utang dengan masuknya pihak ketiga (penanggung), dan (3) masuknya pihak ketiga itu dinyatakan dalam suatu perjanjian yang berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan si berutang jika ia melakukan cidera janji (wanprestasi).

Si penanggung mempunyai hak untuk menuntut agar :

a.  Si berutang (debitur) ditagih terlebih dahulu, dan bila terdapat kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (recht van eerdereuitwinning – Pasal 1831 BW).

b.  Bila terdapat penjamin lainnya, menuntut agar utang tersebut dipecah-pecah di antara para penjamin (recht van schuldsplitsing – Pasal 1837 BW).

Di dalam praktek lazim diperjanjikan, bahwa si penanggung menanggalkan kedua hak tersebut sehingga bila debitur cidera janji, maka kreditur dapat langsung menuntut penanggung untuk melunasi utang seluruhnya.

Bila seorang penanggung membayar utangnya debitur, maka penanggung :

a.  Dapat menuntut kembali dari debitur atas pembayaran utang sepenuhnya, yang terdiri dari utang pokok, bunga, dan biaya-biya lain (bila ada).

b.  Dapat dengan sendirinya mengambil alih segala hak-hak dari kreditur terhadap debitur, seperti gadai dan hipotik (baca : Hak Tanggungan).

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa harta kekayaan, baik benda maupun  hak ke­ben­daan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).[9]

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagi 2 (dua), yaitu : (1) jaminan dengan benda berwujud, dan (2) jaminan dengan benda tidak berwujud.

Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih. Yang dimaksud dengan tagihan di sini ialah suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur atau calon debitur terhadap pihak lain, yang dalam jangka waktu tertentu piutang tersebut akan dibayar kepadanya oleh pihak tertagih.

Benda bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stock barang, dan lain sebagainya, yang dapat dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan benda tidak bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa tanah, bangunan, dan lain-lain termasuk mesin-mesin pabrik yang melekat dengan tanah.

Mengenai pengikatan jaminan, Bank Indonesia (BI) melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 4/248/UPPK/PK  tanggal 16 Maret 1972 menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan gadai atau fidusia, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan Hipotik atau Crediet­verband. Kemudian dengan SEBI No. 23/6/UKU tanggal 28 Pebruari 1991 disebutkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah barang tentu jika kedua SEBI tersebut di atas disesuai­kan dengan situasi dan kondisi saat ini, maka lembaga jaminan yang dipakai untuk benda tidak bergerak, sepanjang menyangkut hak atas tanah, adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 yang menggantikan Hipotik.

Dalam pengamatan penulis, bank pada saat ini jarang meng­gunakan lembaga jaminan Gadai (untuk benda bergerak) sebagaimana diatur mulai dari Pasal 1150 BW, berhubung lembaga jaminan ini menuntut dikeluarkannya benda jaminan dari kekuasaan debitur sebagai syarat sahnya Gadai, sehingga benda jaminan harus dikuasai oleh bank atau pihak ketiga yang ditunjuk. Konsekuensinya ialah bahwa bank harus menyediakan tempat untuk menyimpan benda bergerak yang dijaminkan, atau menyewa tempat dari pihak ketiga. Ini tentu akan merepotkan bank.

Berbeda dengan Gadai, justru Fidusia lebih populer. Bank akan menggunakan lembaga jaminan Fidusia apabila bank menerima jaminan berupa stock barang yang dijual, kendaraan bermotor, atau benda-benda yang tidak dapat menjadi obyek jaminan Hipotik (baca : Hak Tanggungan), misalnya kios-kios di pasar.

F.  Hak Eksekusi Pada Lembaga Jaminan

Sesungguhnya kupasan tentang eksekusi, meliputi antara lain  permasalahan yang bertalian dengan pelaksanaan hak-hak kreditur dalam hubungan perikatan yang tertuju pada harta kekayaan debitur, manakala perikatan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur.

Dalam hubungan perikatan kita telah mengenal adanya beberapa macam kreditur, seperti : kreditur preferen atau separatis, kreditur pemegang privilege, dan kreditur konkuren.  Adanya tingkatan beberapa kreditur tersebut, sebetulnya bertalian erat dengan masalah eksekusi atau dalam hal terjadi kepailitan pada diri debitur.  Manakala terjadi kedua peristiwa ini, maka disinilah tingkatan pelbagai kreditur berbicara, dalam arti menentukan kreditur yang mana yang harus didahulukan terlebih dahulu dalam pemenuhan haknya.

Suatu perikatan mengandung di dalamnya hak kreditur atas pemenuhan prestasi serta kewajiban debitur untuk berprestasi.  Hubungan hukum akan berjalan lancar bila masing-masing  pihak memenuhi kewajibannya.  Namun dalam hubungan hukum yang sudah dapat ditagih (opeisbaar), jika debitur tidak mau memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal, hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. (cetak miring dari penulis)

Hak atas pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual / mencairkan benda-benda jaminan debitur, dan dari hasil penjualan tadi dipergunakan untuk melunasi utangnya debitur.

Penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji untuk menjual benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan (Pasal 1178 ayat (2) BW untuk Hipotik – Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 untuk Hak Tanggungan), atau karena adanya penyitaan terhadap benda tertentu, dan / atau karena terjadinya kepailitan debitur.  Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda tertentu dari debitur, untuk pelunasan piutang kreditur-kreditur tertentu.  Sedangkan pada kepailitan, penyitaan dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur bersama.

Untuk dapat melaksanakan  pemenuhan haknya atas benda-benda tertentu dari debitur melalui cara eksekusi yang demikian itu, kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (executorial beslag).  Persyaratan harus adanya titel eksekutorial ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi debitur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditur  (cetak miring dari penulis).

Yang dumaksud dengan titel eksekutorial ialah kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara.[10]

Titel eksekutorial dapat timbul atau terjadi karena terdapatnya hal-hal berikut ini :

1.  Putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial, yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu atau prestasi tertentu.

2.  Akta notaris yang dengan sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, karena menurut ketentuan undang-undang, grosse dari akta notaris yang demikian itu mempunyai kekuatan eksekutorial.   Akta notaris dimaksud memuat pernyataan debitur yang mengakui mempunyai utang atas sejumlah uang tertentu kepada kreditur (akta pengakuan utang).

Agar mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan pengadilan, maka pada bagian kepala dari akrta notaris tersebut harus dicantumkan perkataan atau irah-irah  “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.” Misalnya, Grosse Akta Pengakuan Utang,

Sebagai pengecualian, eksekusi dapat juga dilaksanakan tanpa mempunyai titel eksekutorial, yaitu melalui apa yang dikenal sebagai parate eksekusi.

Menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, yang dimaksud dengan parate eksekusi ialah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantaraan hakim.[11]

Contoh dari parate eksekusi dapat dijumpai pada kreditur pemegang gadai atau hipotik dengan adanya “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” (beding ven eigenmachtige verkoop), sehingga mereka dapat melaksanakan haknya secara langsung.  Karena itulah parate eksekusi banyak dipandang sebagai eksekusi langsung.  Maksud kata  “langsung” di sini adalah tanpa melalui campur tangan pengadilan  (cetak miring dari penulis).

Pada gadai, kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri timbul karena ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan pada hipotik (sekarang : Hak Tanggungan) kewenangan yang demikian itu terjadi karena diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak.

Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri tercantum dalam akta hipotik (sekarang : Akta Pemberian Hak Tanggungan – APHT), dan bila didaftarkan mempuyai sifat hak kebendaan.  Janji yang demikian mengandung kekuasaan untuk menjual benda-benda debitur yang dijaminkan di muka umum, serta kewenangan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Penjualan lelangnya itu sendiri harus dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 BW (untuk Hipotik), yaitu harus terjadi di muka umum serta menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.  .

Bila diperhatikan dengan saksama, penjualan benda-benda jaminan yang dilakukan oleh kreditur itu terjadi  tanpa melalui pro­sedur penyitaan terlebih dahulu serta tanpa perantaraan atau izin hakim/pengadilan. Padahal, lazimnya bila seorang kreditur menghen­daki pelaksaan suatu perjanjian dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur harus memintanya dengan perantaraan pengadilan.

Di sinilah terletak keistimewaan  parate eksekusi, dan dari sini pula dapat diketahui parate eksekusi terjadi apabila seorang kreditur menjual benda-benda tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.

Secara singkat, parate eksekusi melalui pelaksanaan “janji menjual atas kekuasaan sendiri” ex Pasal 1178 ayat (2) BW (sekarang : Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 – Undang-undang Hak Tanggungan, disingkat UUHT) merupakan eksekusi yang tidak tunduk pada ketentuan hukum acara (in casu HIR), dan bahkan berada di luar wilayah hukum acara.[12]

Di atas telah disinggung, dengan adanya “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri”, kreditur dapat secara langsung melakukan eksekusi manakala debitur wanprestasi.  Eksekusi berlangsung tanpa melalui prosedur penyitaan terlebih dahulu dan tanpa perantaraan atau izin dari hakim/pengadilan.  Dengan demikian, hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri sangat menguntungkan kreditur pemegang hipotik (sekarang : Hak Tanggungan) oleh karena :

a.  Tidak memerlukan titel eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusinya.

b.  Dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung tanpa terpengaruh oleh kepailitan dari debitur (berada di luar kepailitan), karena tergolong pada kreditur separatis.

Berlandaskan pada uraian di atas, mestinya kreditur mempunyai kedudukan yang baik, oleh karena ia mendapat perlindungan yang diberikan oleh hukum.  Namun ketentuan hukum yang secara teoritis memberikan jaminan posisi yang lebih baik pada kreditur,  dalam pelaksanaannya menghadapi banyak kendala atau sandungan, sehingga sebagian dari pemberian jaminan posisi yang lebih baik tadi menjadi sebuah ilusi saja. Perihal ini akan penulis jelaskan dalam paragraf di bawah.

G. Eksekusi Kredit Macet

Fenomena Debt Collector (DC – Tukang kepruk) semakin marak dimanfaatkan oleh kalangan perbankan swasta setelah keluarnya putusan MA No. 3201 K / Pdt / 1984 tanggal 30 Januari 1986. Karena itu, dalam mengupas eksekusi kredit macet melalui jalur hukum, penulis membatasi diri pada sarana yang tersedia sampai putusan MA tersebut keluar.

Bila suatu utang yang pelunasannya dijamin dengan hipotik ternyata mengalami kemacetan dalam pengembaliannya, atau debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka ada beberapa upaya  yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk mengambil pelunasan kembali dari debitur atas piutang yang tertunggak itu.

Sampai saat keluarnya putusan MA No. 3201 K / Pdt / 1984 tanggal 30 Januari 1986, hukum positif kita menyediakan beberapa alternatif  yang dapat ditempuh oleh kreditur dalam mengambil pelunasan kembali atas piutang yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya, yaitu :

a.  Mengajukan gugatan secara perdata.

b.  Mengajukan permohonan eksekusi atas dasar Pasal 224 HIR.

c.  Menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

d.  Mengajukan permohonan lelang atas dasar Pasal 1178 ayat (2) BW..

e.  Melakukan penjualan di bawah tangan atas dasar Pasal 17 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun  (UURS).

Ad a   Mengajukan gugatan secara perdata

Mengenai gugatan secara perdata ini penulis tidak akan mengupasnya secara panjang lebar, karena upaya ini tidak atau kurang efektif bagi kreditur pemegang hipotik, kecuali apabila soal ada tidaknya  maupun jumlah yang terutang masih menjadi sengketa diantara para pihak.  Ada alternatif lain yang lebih efisien sebagai­mana yang akan penulis uraikan di bawah ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penyelesaian perkara perdata akan memakan biaya yang relatif besar serta menyita waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh karena di samping waktu yang terpakai untuk memperoleh putusan peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), juga terdapat kemungkinan debitur yang dikalahkan mengajukan permohonan banding dan kasasi, bahkan setelah itu memohon peninjauan kembali.  Waktu panjang yang tersita ini belum meliputi permohonan eksekusinya, yang jelas-jelas pula memerlukan waktu.

Singkatnya, setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan ternyata debitur tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka atas dasar permohonan kreditur, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur, termasuk benda yang menjadi jaminan hipotik.  Benda-benda tersebut kemudian dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.  Dari hasil penjualan lelang tadi, kreditur dapat mengambilnya untuk melunasi utang debitur, terutama dari hasil penjualan obyek yang menjadi jaminan hipotik.

Ad b  Mengajukan permohonan eksekusi atas dasar Pasal 224 HIR.

Dalam Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg) dinyatakan, bahwa Grosse Akta Pengakuan Utang (GAPU) dan Grosse Akta Hipotik (GAH) yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia yang pada bagian kepalanya mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, berkekuatan sama dengan putusan hakim.  Artinya, dapat dilaksanakan seperti putusan pengadilan atas permintaan pemegang GAPU atau GAH.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, maka Ketua Pengadilan Negeri atas dasar permohonan yang diajukan oleh kreditur, akan memberikan fiat eksekusi, dan selanjutnya memberikan perintah untuk melakukan penyitaan terhadap obyek hipotik (sita eksekusi – executorial beslag) dan kemudian menjual lelang dengan perantaraan Kantor Lelang Negara (KLN).  Dari hasil penjualan lelang tadi, kreditur dapat mengambil pelunasan atas utang-utang debitur.

Adanya GAH bukanlah merupakan bukti bahwa debitur mempunyai utang kepada kreditur.  Ketua Pengadilan Negeri harus memeriksa terlebih dahulu apakah debitur masih berutang kepada kreditur.  Bila ternyata debitur tidak lagi mempunyai utang kepada kreditur, maka permohonan eksekusi tersebut harus ditolak.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Overschrijvingordonantie Stb. 1834 – 27 dinyatakan tidak berlaku lagi.  Sebagai konsekuensinya, GAH tidak dapat dikeluarkan lagi berhubung pejabat yang berwenang untuk membuatnya sudah tidak ada lagi.

Sebagai gantinya, disediakan sertipikat hipotik yang disertai dengan salinan akta PPAT tentang pembebanan hipotik.  Sertipikat hipotik yang disertai dengan salinan akta PPAT tentang pembebanan hipotik, oleh Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961, dinyatakan mempunyai fungsi sebagai GAH sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg).

Dalam Pasal 14 ayat (3) UURS dinyatakan, bahwa sebagai bukti dari adanya hipotik diterbitkan sertipikat hipotik, yang terdiri dari salinan buku tanah dan salinan akta PPAT tentang pembebanan hipotik.  Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (5) UURS menyatakan, sertipikat hipotik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan.

Ad c   Menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Upaya ini hanya dapat dilakukan oleh bank-bank milik negara, dan penyerahan ini diatur dalam UU No. 49 Prp Tahun 1960.

Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka bank-bank milik negara dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN. Lazimnya, PUPN melakukan peneguran-peneguran terlebih dahulu agar debitur melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, atau mengusahakan penyelesaian secara damai dengan merundingkan kembali penjadwalan pengembalian utang debitur.  Bila debitur masih tetap tidak juga melakukannya, atau kata sepakat tidak tercapai, maka PUPN akan melakukan penyitaan atas obyek hipotik dan selanjutnya menjual lelang tanpa adanya campur tangan dari pengadilan.

Ad d  Mengajukan permohonan lelang atas dasar  Pasal 1178 ayat (2) BW..

Upaya ini didasarkan kepada adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmachtige verkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal  1178 ayat (2) BW.

Janji ex Pasal 1178 ayat (2) BW ini lazimnya selalu dimuat dalam akta pembebanan hipotik.  Janji semacam ini merupakan ciri khas hipotik, yang memberikan kemudahan kepada kreditur pemegang hipotik pertama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang.  Cara ini lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg), karena penjualan lelang oleh Kantor Lelang Negara (KLN) dilakukan atas permintaan kreditur pemegang hipotik pertama tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kemudahan yang diberikan oleh Pasal 1178 ayat (2) BW itu dalam prakteknya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi.  Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya putusan MA No. 3201 K / Pdt / 1984 tertanggal 30 Januari 1986, dalam perkara PT. Golden City Textile Industry Ltd melawan Kantor Lelang Negara Bandung cs.

Putusan MA ini membatalkan putusan PT Bandung, dimana PT Bandung dalam putusannya membenarkan tindakan lelang yang dilakukan oleh KLN Bandung atas permintaan PT Panin Bank cabang Bandung selaku kreditur pemegang hipotik pertama, tanpa melalui fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Bahkan MA menyatakan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh KLN cabang Bandung sebagai perbuatan melawan hukum dan dan lelang yang bersangkutan  batal demi hukum.

Sebagai akibat dari putusan MA di atas, kalangan perbankan pada umumnya dan perbankan swasta pada khususnya, merasa frustasi untuk menempuh jalur hukum dalam mengeksekusi kredit macet, karena menghadapi batu sandungan terutama dari Pengadilan.

Selanjutnya mereka malahan melirik jasa penagihan kredit macet yang ditawarkan oleh para DC, yang dalam melakukan aksinya tidak jarang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Ad e   Melakukan penjualan di bawah tangan atas dasar Pasal 17 UURS.

Pada dasarnya eksekusi hipotik harus melalui pelelangan umum.  Akan tetapi penjualan yang dilakukan secara lelang biasanya tidak memperoleh harga yang tertinggi sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi maupun pemegang hipotik, atau harga yang diperoleh jauh dari harga pasar.

Maka dari itu, demi untuk memperoleh  harga yang tinggi, atas dasar kesepakatan bersama antara pemberi hipotik dan pemegang hipotik  penjualan obyek hipotik dapat dilakukan secara di bawah tangan.

Kemungkinan untuk dapat melakukan penjualan secara di bawah tangan diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UURS yang menegaskan, bahwa atas kesepakatan antara pemberi hipotik dan penerima hipotik eksekusi dapat dilakukan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) UURS menetapkan, pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada para pihak yang berkepentingan, dan diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan / atau media massa cetak setempat, tanpa ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 UURS, maka penjualan secara di bawah tangan atas benda-benda yang menjadi obyek hipotik dapat dilakukan guna mengambil pelunasan piutang kreditur yang tertunggak pada debitur, tanpa melalui Kantor Lelang Negara dan tanpa melalui fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri (cetak miring dari penulis).

Penjualan secara di bawah tangan baru dapat dilakukan bila utang debitur kepada kreditur, baik mengenai adanya maupun jumlahnya sudah tidak menjadi masalah lagi.  Akan tetapi jika soal adanya maupun besarnya utang debitur kepada kreditur masih dalam sengketa, maka pelaksanaan eksekusi di bawah tangan tidak dapat dilakukan, dan penyelesaian piutang macet tersebut harus dilakukan melalui gugat perdata atau sekurang-kurangnya melalui permohonan eksekusi atas dasar Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg).


[1] Thomas Suyatno et.al., Dasar-Dasar Perkreditan, Penerbit PT. Gramedua Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 14 – 15.

[2]   Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 428 – 429.

[3]   Ibid., hal. 392 – 393.

[4]   Thomas Suyatno et.al., op.cit., hal. 84.

[5]   Ibid., hal. 77.

[6] Ibid., hal. 84.

[7] R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, ditulis kembali oleh Johannes Gunawan, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 21.

[8] Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 177.

[9] Ibid., hal. 180.

[10] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 211.

[11] Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Hypotheek., Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal. 65.

[12] J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 69.

CONTEMP OF COURT DI INDONESIA

A.  Istilah dan Pengertian Contempt of Court

Melalui berbagai peristiwa, kita sering melihat baik secara langsung ataupun melalui mass media, suasana ruang sidang yang tak ubahnya seperti sebuah pasar tanpa aturan. Para pengunjung sidang terlihat berteriak-teriak, bertepuk-tepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi ke arah majelis hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan “pertengkaran” seorang penasihat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat hukum tersebut dari ruang persidangan.

Pada beberapa waktu yang silam, tepatnya pada tahun 1986, advokat senior Adnan Buyung Nasution, pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan dalam perkara kliennya, H.R. Dharsono, dikarenakan komentar-komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah menggiring opini masa pada pengadilan yang berpihak.

Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi dalam proses persidangan di Indonesia. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi di persidangan seperti yang disebutkan diatas dapat dikatakan sebagai tindakan Contempt Of Court.

Contempt of Court adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem Common Law dengan case law-nya, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Menurut sejarahnya, Contempt atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau perintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris telah menerapkan contempt of court, yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaruan dengan diterapkannya Contempt Of Court Act  1981. Amerika Serikat pertama kali diundangkan Contempt of Court  ialah pada tahun 1789.

Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang contempt of court merupakan upaya hukum untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau dirongrong oleh pihak-pihak lain, baik selama proses peradilan berlangsung dipengadilan maupun diluar gedung pengadilan.[1]

Dalam Black’s Law Dictionary,sebagaimana dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, Contempt of Court didefinisikan sebagai berikut : [2]

“Contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustate the administration of justice or by one who being under the court’s authority as a party to a proceeding therein, willfull disobeyes its lawfull order or fail to comply with an undertaking which he has give.”

Terjemahan bebas :

Contempt of Court adalah suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.”

Sedangkan di Indonesia, istilah contempt of court pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, yaitu sebagai berikut :

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelanggara peradilan gunan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”.

Dari bunyi Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 tersebut di atas dapat diketahui, pembuat undang-undang secara tegas (eksplisit) menghendaki adanya suatu undang-undang yang secara khusus memberikan pengaturan tentang Contempt of Court. Undang-undang sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat undang-undang tersebut sampai sekarang belum ada.

Dengan berlandaskan pada bunyi redaksi Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 di atas, maka Contempt of Court dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan pengadilan, martabat dan kehormatan badan peradilan.[3]

Pendirian yang senada dengan pendapat di atas dikemukakan oleh Mappi yang mendefinisikan Contempt of Court sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan. Sementara Luhut M.P. Pangaribuan mengemukakan, bahwa secara harfiah Contempt of Court diartikan sebagai merendahkan martabat martabat pengadilan.

B.  Ruang Lingkup Contempt of Court

Apabila dihubungkan dengan pengertian Contempt of Court sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, maka pengertian Contempt of Court terutama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun karena badan atau lembaga peradilan adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut di atas ditujukan pada : [4]

a.       manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut;

b.       hasil buatan lembaga tersebut;

c.       proses kegiatan daripada lembaga tersebut.

Pada kedua hal terakhir sebenarnya tidak dapat dikatakan secara harfiah memiliki wibawa, martabat, dan kehormatan. Lebih tepat apabila dikatakan kedua hal tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar apabila terjadi suatu Contempt of Court terhadapnya.

Selanjutnya, pengertian Contempt of Court ini dapat diberlakukan kepada siapa saja baik secara individu atau bersama-sama. Pengertian tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan saja, tetapi juga aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi dan Hakim.

Bila kita menelaah dengan seksama bunyi redaksi Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, maka yang termasuk ke dalam ruang lingkup Contempt of Court adalah : [5]

●    perbuatan;

●    tingkah laku;

●    sikap dan/atau ucapan.

Apakah dengan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan saja sudah dapat dikatakan sebagai Contempt of Court? Menurut Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, disyaratkan bahwa untuk dapat disebut sebagai Contempt of Court, maka perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. (cetak miring dari Penulis)

Berkenaan dengan akibat sebagaimana dimaksudkan di atas, Andi Hamzah & Bambang Waluyo mengemukakan pandangannya sebagai berikut : [6]

“…pengertian perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan itu tidak saja harus diartikan aktif, tetapi dapat pula bersifat pasif atau tidak berbuat, namun akibatnya dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Misalnya dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang (Pasal 216 KUHP), atau tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi (Pasal 224 KUHP), dan sebagainya.”

Sementara itu, terkait dengan bentuk Contempt of Court, Prof. Oemar Seno Adji mengemukakan pendiriannya yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk dari Contempt of Court, yaitu : [7]

1.  Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (sub judice rule)

2.   Tidak mematuhi perintah pengadilan (disobeying a court order)

3.   Mengacaukan peradilan (obstructing justice)

4.   Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalizing the court)

5.  Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (misbehaving in court)

Ad. 1.

Sub judice rule adalah suatu usaha berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Ad. 2.

Disobeying court order adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari Pengadilan.

Unsur ini umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka “Contempt of Court”- khususnya yang mengenai bentuk disobeying court’s order- terdapat dalam KUHP suatu ketentuan Pidana yang mungkin dapat dikategorisasi sebagai suatu tak pematuhan perintah dari Pengadilan.

Ad. 3.

Obstructing justice merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses judisial.

Obstruction of justice, apabila dilihat sebagai suatu perbuatan adalah sebagai pengurangan kebaikan, fairness, ataupun efficiency dari suatu proses. Sedangkan disruption lebih merupakan suatu tantangan langsung dan fisik.

Ad. 4.

Scandalizing the court adalah pernyataan di luar Pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. Scandalizing the court merupakan tipe lain dari misbehaving incourt ataupun disrupsi dalam Pengadilan. Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap Pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan.

Scandalizing the court meliputi pernyataan yang menjengkelkan, mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Semua perbuatan tersebut ditujukan terhadap Hakim ataupun pernyataan yang meragukan impartialitas dari Hakim tersebut. Tujuan dari tipe scandalizing the court adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan untuk impartialitas, obyektivitas ataupun kejujuran dari peradilan itu sendiri.  Selain itu, scandalizing the court juga bermaksud untuk mengadakan promosi, menganjurkan suatu kepercayaan umum pada berbagai intitusi judisial.

Ad. 5.

Misbehaving in court adalah tiap perbuatan isyarat (gesture) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran (flow) normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. Contempt of Court yang terjadi karena adanya misbehaving in the court memenuhi dua fungsi yang berlainan. Pertama, secara meniadakan, mengadakan eliminasi terhadap kekisruhan (nuisance) dengan mengadakan restorasi ketertiban dan menjamin fungsionering yang lancar dari pemeriksaan judisial. Kedua, fungsinya lebih bersifat judicial represif untuk dapat menghukum dan atau memidanakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak patut dipuji dan harus ditegur.

Selain semua hal yang telah disebutkan di atas, Kenneth L. Popejoy menge­mukakan lingkup pembedaan bentuk Contempt of Court yang lain,  yakni :

1.   Apakah pelecehan tersebut termasuk pelecehan pidana atau perdata (The Contempt is criminal in nature or civil in nature)

Criminal contempt merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku criminal contempt dapat dikenakan denda atau penjara sebagai hukuman.

Suatu contempt disebut kriminal apabila suatu tindakan itu berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain  adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim di persidangan, dan segala perbuatan yang cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan peradilan.

Civil contempt bukanlah delik terhadap martabat pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian.

Suatu contempt dapat dikategorikan civil apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, yaitu, seperti tidak mengikuti perintah hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, melanggar kesepakatan yang diberikan oleh pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari civil contempt adalah memerintahkan si pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan contempt of court pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.

2.   Apakah pelecehan tersebut dilakukan di hadapan pengadilan (secara langsung) atau di luar pengadilan (secara tidak langsung) (The Contempt in direct or indirect).

Di hadapan Pengadilan (Direct Contempt / contempt in facie), Contempt atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (contempt by interference) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan (contempt in the face of the court). Walaupun istilahnya contempt in facie, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (the dignity of the court) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi mertabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelengaraan peradilan tidak diganggu. [8]

Termasuk dalam pelecehan di hadapan pengadilan adalah tindakan antara lain seperti; melakukan penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan, menghina hakim secara pribadi, mencemoohkan keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan, melempar telur atau barang apapun dalam ruang sidang, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim dan lain-lain.

Di luar pengadilan (indirect contempt / contempt ex facie), publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (publications interfering with the due course of justice in particular legal proceddings).

Apabila dihubungkan dengan lima bentuk konstitutif  Contempt of Court sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Oemar Seno Adji, maka yang termasuk dalam contempt in facie adalah misbehaving in court, scandalizing the court. Sedangkan yang termasuk ke dalam contempt ex facie adalah disobeying court orders, scandalizing the court, sub judice rule.

C.  Pengaturan Contempt of Court di Indonesia

            Seperti telah disebutkan diatas, bahwa istilah Contempt of Court di Indonesia pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4. Dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 diisyaratkan perlu dibuat suatu Undang-undang yang secara khusus memberikan pengaturan tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor : M. 03-PR’08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum. Dengan terbitnya SKB ini, maka tujuan pembuat UU No. 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dituangkan dalam bentuk undang-undang. SKB ini hanya mengatur Contempt of Court yang dilakukan oleh penasihat hukum saja.

Selain itu, dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang Contempt Of Court menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum tahun 2002.

Sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam Contempt of Court.  Sehubungan dengan masalah pengaturan Contempt of Court ini, Andi Hamzah & Bambang Waluyo mengemukakan pandangannya, bahwa : [9]

“Delik terhadap penyelenggaraan peradilan sebenarnya mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding Contempt   of Court (ansich). Oleh karena bukan hanya penghinaan yang dilakukan pada saat sidang dimulai, berlangsung, tetapi meliputi segala pelanggaran dalam proses peradilan (offence against the administration of justice). Dapat saja penghinaan terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, atau bahkan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Dan ternyata di dalam KUHP kita sudah banyak diatur mengenai delik-delik yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan.”

D.  Pengaturan Contempt of Court di Beberapa Negara

Setelah mengetahui perihal pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penulis memandang perlu untuk juga mengetahui bagaimana negara-negara lain mengatur hal yang sama sebagai bahan studi banding.

Beberapa negara di bawah ini memberikan pengaturan tentang Contempt of Court dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus, seperti Inggris dan Amerika Serikat serta Jepang.

1.    Inggris.

Contempt of Court adalah suatu pranata hukum yang muncul dalam sistem common law di Inggris sekitar abad ke 13. Secara umum tujuan dari Contempt of Court adalah untuk menjaga integritas suatu proses persidangan dengan mencegah juri dari timbulnya berbagai prasangka yang akan merugikan terdakwa disebabkan pemberitaan media masa sebelum dan selama proses persidangan terhadap suatu perkara berlangsung. Contempt of Court diatur dalam dua macam peraturan, yaitu; Contempt of Court Act 1981 dan Common Law Contempt.

Contempt of court Act 1981 adalah peraturan yang mengatur tentang Contempt of Court yang dilakukan oleh jurnalis melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat olehnya.

Menurut Contempt of court Act 1981  pemberitaan yang dapat menjadi atau termasuk Contempt of Court hanyalah pemberitaan yang dilakukan maupun dipublikasikan sejak tindakan pertama terhadap suatu kasus telah diambil. Artinya telah terjadi penahanan, dakwaan, atau telah ditetapkan uang jaminan atas penahanan, atau telah terbit perintah untuk menghadirkan terdakwa di persidangan.

Melalui pengujian terlebih dahulu, Pengadilan menentukan apakah pemberitaan ini dapat menyebabkan resiko yang serius karena telah mempengaruhi pendapat atau prasangka siapapun (terutama orang-orang yang akan atau sedang menjadi juri) yang membaca dan mendengarnya.

Pengujian untuk menentukan atau menilai apakah suatu pemberitaan media masa merupakan suatu Contempt of Court atau bukan dilakukan dengan mempertimbangkan : [10]

a.  Waktu : jangka waktu antara pemberitaan di media-masa dengan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan suatu kasus.  Jika jangka waktu antara pemberitaan dan masa juri bekerja sampai dengan memutuskan semakin dekat, maka semakin besar pula pemberitaan tersebut merupakan suatu Contempt of Court. Wartawan maupun editor berita harus memahami waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah perkara mulai dari terdakwa ditahan sampai dengan persidangan. Sebagai contoh, apabila sebuah pemberitaan di publikasikan sehari sebelum persidangan dibuka, maka pemberitaan tersebut mempunyai resiko yang lebih besar sebagai Contempt of Court dari pada pemberitaan yang dipublikasikan sebulan sebelum persidangan dimulai.

b. Jarak : jarak lokasi antara suatu pemberitaan dipublikasikan dengan lokasi persidangan dilaksanakan.

c.  Dampak pertama :  seandainya suatu pemberitaan dibaca oleh calon juri, maka pengadilan akan berusaha untuk menilai apakah pemberitaan tersebut berdampak pada calon juri. Sebagai contoh, pemberitaan pada halaman pertama (head line) suatu koran lokal akan lebih berdampak dari pada pemberitaan di halaman ke 18 di koran nasional. Selanjutnya pengadilan akan menilai dan melakukan evaluasi apakah pemberitaan tersebut akan mengakibatkan :

d.  Residual Impact : karena penting untuk dijaga apa yang diketahui oleh para juri semata-mata didapatkan dari melihat dan mendengar di persidangan tentang seluruh barang bukti, pemeriksaan saksi dan juga petunjuk dari hakim di persidangan tentang fakta-fakta yang terjadi.

Contempt of Court Act 1981 tidak berlaku, jika :

a. Orang yang ditahan dibebaskan tanpa adanya dakwaan (kecuali jika polisi membolehkan seseorang untuk tidak ditahan/bebas sampai dengan masa persidangan).

b.  Tidak ditahan lebih dari 12 bulan dari surat jaminan penahanan.

c.  Perkara tidak diteruskan.

d.   Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau bersalah/telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.

e.  Terdakwa tidak sehat untuk mengikuti jalannya persidangan atau tidak sehat untuk mengaku atau jika pengadilan menyatakan terdakwa berbohong to lie on the file.

Suatu pemberitaan bebas dari dugaan Contempt of Court (walaupun pemberitaan tersebut dijadikan sebuah headline) jika berita tersebut dibuat untuk membantu polisi dalam mengejar tersangka. Namun setelah tersangka sudah ditahan maka pengecualian ini tidak berlaku.

Common Law Contempt

Dalam Contempt Of Court Act 1981 pemberitaan yang dapat menjadi suatu contempt of court adalah jika pemberitaan tersebut di publikasikan ketika tindakan pertama telah dilakukan, maka Common Law Contempt adalah peraturan yang mencakup waktu sebelum tindakan pertama dilakukan yaitu ketika persidangan dapat mudah terlihat akan dilakukan secepat mungkin/sebentar lagi atau akan ditunda. Jika surat kabar dituntut telah melakukan Contempt of Court di bawah Common Law, maka penuntut umum harus membuktikan bahwa editor berita memang berniat untuk menciptakan prasangka.

2.      Amerika.

Di Amerika Serikat, undang-undang yang mengatur mengenai Contempt of Court telah sejak lama berlaku baik di negara bagian maupun pada Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pemerintah Federal telah mengatur Contempt of Court tersebut sejak tahun 1831 dengan Act of March 2, 1831 yang kemudian direvisi pada tahun 1873 dan 1964. Selanjutnya, masing-masing negara bagian mengatur Contempt of Court dalam suatu undang-undang tersendiri. Pada umumnya undang-undang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan secara langsung dan kapan harus melalui prosedur biasa. [11]

Amerika Serikat membedakan bentuk Contempt of Court menjadi empat bentuk dasar yaitu criminal contempt, civil contempt, direct contempt dan indirect contempt. Dari keempat bentuk dasar tersebut berkembang menjadi bentuk khusus yang terdiri dari perpaduan dari bentuk dasar tersebut, yaitu direct criminal contempt, indirect criminal contempt, direct civil contempt dan indirect civil contempt. Selanjutnya, bagaimana seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan apakah secara langsung atau melalui prosedur biasa ditentukan dari bagaimanakah bentuk Contempt of Court itu dilakukan.

3.        Jepang

Jepang mempunyai undang-undang khusus mengenai Contempt of Court, yaitu Law to Maintain Orde in Court Rooms, etc, dan juga dalam KUHP-nya. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, dikatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketertiban di dalam ruang sidang pengadilan, dan sebagainya, dan menjunjung martabat putusan pengadilan dengan pandangan untuk menjamin prestise hukum di dalam masyarakat yang demokratis.

Pasal 2 mengatur tentang pidana dan rumusan deliknya. Dikatakan bahwa seseorang yang pada saat pengadilan atau hakim melakukan sidang atau proses lain untuk suatu perkara di dalam atau di luar pengadilan, mengabaikan perintah atau tidak memperhatikan tindakan yang diambil oleh pengadilan untuk mempertahankan ketertiban atau merintangi pelaksanaan tugas pengadilan atau sangat merugikan martabat putusan pengadilan, dengan cara kata-kata kasar, kekerasan, kegaduhan atau kata-kata dan sikap lain yang tidak patut baik di dalam sidang atau di tempat yang langsung yang lain, diancam dengan pidana kurungan tidak lebih dari 20 hari atau denda yang tidak berupa pidana tidak lebih dari 30.000 yen atau keduanya bersama-sama.

Dalam perkara Contempt of Court, pejabat pengadilan atau polisi dapat menahan pelaku di tempat kejadian. Dalam kasus ini, apabila pengadilan tidak memberikan penahanan dalam waktu 24 jam penahanan, maka putusan penempatan pelaku di dalam kurungan segera harus diakhiri. Acara perkara Contempt of Court mirip dengan acara biasa. Pengadilan sebelum memberi putusan, jika perlu memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti. Apabila dijatuhkan pidana, maka seluruh atau sebagian biaya pengadilan dibebankan kepada terpidana.

Sementara beberapa negara di bawah ini memberikan pengaturan tentang Contempt of Court dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka. Negara-negara yang dimaksud misalnya adalah Malaysia, Thailand. Pengaturan dalam KUHP masing-masing negara ini ada yang diatur secara khusus dalam Bab tersendiri, tapi ada juga yang mengaturnya dalam beberapa Bab secara tersebar.


[1] Mappi,  Suatu Tinjauan Tentang Contempt of Court, http : //pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

[2] Luhut M.P. Pangaribuan, op.cit., Contempt of Court atau Contempt of Power:  Satu Catatan Kritis dari Perspektif Konsep Peradilan, http : //pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2010.

[3] Andi Hamzah & Bambang Waluyo, Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988,  hlm. 11.

[4] Padmo Wahjono., “Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia, termuat dalam Hukum dan Pembangunan, No. 4 Agustus 1986, hal. 366, sebagaimana dikutip oleh Mappi.

[5] Andi Hamzah & Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 12.

[6] Ibid

[7] Ibid., hlm. 12 – 13.

[8] Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 73.

[9] Andi Hamzah & Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 14.

[10] Periksa lebih lanjut Mappi, loc.cit.

[11] Ibid.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI

DI INDONESIA

 

A. PENDAHULUAN

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno ‘politeia’ dan perkataan bahasa Latin ‘constitutio’ yang juga berkaitan dengan kata ‘jus’. Dalam kedua percatan ‘politeia’ dan ‘constitutio’ itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata ‘politeia’ yang berasal dari kebudayaan Yunani[1].

Pengertian konstitusi di zaman yunani kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimenegrti zaman modern sekarang ini. Namun perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh aristoteles terhadap pengertian politea dan nomoi. Politea dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari nomoi , karena politea mempunyai kekuasaan membentuk sedang nomoi tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak berceri-berai.

Konstitusi berasal dari kata kerja “contituer” (Francis) yang berarti ‘membentuk’, yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian dapat dikatakan membentuk suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu Negara. Dalam bahasa latin kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu ‘cume’ dan ‘statuere’. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan”, dan statuere berasal dari kata “sta” yang membentuk kata kerja ‘stare” yang berarti “berdiri”. Atas dasar itu kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian constitutio (bentuk tunggal) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan “constitutiones” (bentuk jamak) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan sebutan ”respublica constituere” yang melahirkan semboyan “prinsep legibus solutus est, salus publica suprema lex”, (rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang). Konstitusi dalam kepustakaan belanda dipergunakan istilah “grondwet” (wet= undang-undang, grond = dasar), yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-Undang Dasar[2].

Konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dalam hal konstitusi terstulis, hampir semua negara di dunia memilikinya yang lajim disebut undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak azasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai, dan norma-norma yang hidup dalam praktek  penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusionnel) suatu Negara[3].

Dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Kajian tentang konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini yang pada umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi konstitusional maupun monarki konstitusional. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa.

Suatu konstitusi tertulis, sebagaimana halnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat serta praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosois, sosio-historis sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. Di samping itu, setiap kurun waktu dalam sejarah memberikan pula kondisi-kondisi kehidupan yang membentuk dan mempengaruhi kerangka pemikiran (frame of reference) dan medan pengalaman (ield of experience) dengan muatan kepentingan yang berbeda, sehingga proses pemahaman terhadap suatu ketentuan Undang-Undang Dasar dapat terus berkembang dalam praktek di kemudian hari. Karena itu, penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar pada masa lalu, masa kini, dan pada masa yang akan datang, memerlukan rujukan standar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Undang-Undang Dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak manapun juga. Untuk itulah, menyertai penyusunan dan perumusan naskah Undang-Undang Dasar, diperlukan pula adanya Pokok-Pokok pemikiran konseptual yang mendasari setiap perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar serta keterkaitannya secara langsung atau tidak langsung terhadap semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar [4].

B. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi Negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh satu badan bentukan pemerintahbalatentara Jepang yang diberi nama “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” yang dalam bahasa Indonesia disebut “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI). Pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh Pemerintah Balatentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji Pemerintah Jepang di depan parlemen (Diet) untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia [5]. Namun, setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan Negara Indonesia merdeka.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso, masing-masing sebagai Wakil Ketua[6]. Persidangan badan ini dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam kedua masa sidang itu, fokus pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI langsung tertuju pada upaya mempersiapkan pembentukan sebuah negara merdeka. Hal ini terlihat selama masa persidangan pertama, pembicaraan tertuju pada soal ‘philosoische grondslag’, dasar falsafah yang harus dipersiapkan dalam rangka negara Indonesia merdeka. Pembahasan mengenai hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru dilakukan dalam masa persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Agustus 1945 [7].

Dalam masa persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota terdiri atas 19 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil berhasil menyelesaikan tugasnya, dan BPUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, Pemerintah Balatentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Setelah mendengarkan laporan hasil kerja BPUPKI yang telah menyelesaikan naskah rancangan Undang-Undang Dasar, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa anggota masih ingin mengajukan usul-usul perbaikan disana-sini terhadap rancangan yang telah dihasilkan, tetapi akhirnya dengan aklamasi rancangan UUD itu secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun demikian, setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. UUD 1945 memang dimaksudkan sebagai UUD sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan ‘revolutie-grondwet’ atau Undang-Undang Dasar Kilat, yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. Hal ini dicantumkan pula dengan tegas dalam ketentuan asli Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar”.

Adanya ketentuan Pasal III Aturan Tambahan ini juga menegaskan bahwa UUD Negara Republik Indonesia yang bersifat tetap barulah akan ada setelah MPR-RI menetapkannya secara resmi. Akan tetapi, sampai UUD 1945 diubah pertama kali pada tahun 1999, MPR yang ada berdasarkan UUD 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia.

C. KONSTITUSI RIS 1949

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak Tentara Sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian Pemerintah Balatentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha Pemerintah Belanda untuk kembali menanamkan pengaruhnya tidak mudah karena mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah nusantara, seperti Negara Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Dengan kekuasaan negara-negara yang terpecah-pecah itu diharapkan pengaruh kekuasaan Republik Indonesia di bawah kendali pemerintah hasil perjuangan kemerdekaan dapat dieliminir oleh Pemerintah Belanda.

Sejalan dengan hal itu, Tentara Belanda melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun1948 untuk maksud kembali menjajah Indonesia. Dalam keadaan terdesak, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konperensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag. Konperensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan ‘Bijeenkomst voor Federal Overleg’ (B.F.O.) serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Konperensi Meja Bundar tersebut berhasil menyepakati tiga hal, yaitu:

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat.

2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu (a) piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda lepada Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan.

3. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda

Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO ke Konperensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Dr. Soepomo yang terlibat dalam mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah Undang- Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian resma mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena, sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS, yaitu tanggal 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.

Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan UUD itu tidaklah representatif. Karena itu, dalam Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan Pasal 186 ini, jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja.

D. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950

Bentuk negara federal nampaknya memang mengandung banyak sekali nuansa politis, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu, meskipun gagasan bentuk negara federal mungkin saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia, tetapi karena terkait dengan kepentingan penjajahan Belanda itu maka ide feodalisme menjadi tidak populer. Apalagi, sebagai negara yang baru terbentuk, pemerintahan Indonesia memang membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif sedemikian rupa sehingga bentuk negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok untuk diterapkan daripada bentuk negara federal.

Karena itu, bentuk negara federal RIS ini tidak bertahan lama. Dalam rangka konsolidasi kekuasaan itu, mula-mula tiga wilayah negara bagian, yaitu Negara Republilk Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Sejak itu wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, sehingga akhirnya dicapailah kata sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950, yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam rangka persiapan ke arah itu, maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah statu Panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No.7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanyamencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dari Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan Umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang ini berisi dua pasal. Pertama berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; Kedua berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956.

Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia selanjutnya. Menurut Adnan Buyung Nasution dalam disertasi yang dipertahankannya di negeri Belanda, Konstituante ketika itu sedang reses, dan karena itu tidak dapat dikatakan gagal sehingga dijadikan alasan oleh Presiden untuk mengeluarkan dekrit. Namun demikian, nyatanya sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 itu telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

Memang kemudian timbul kontroversi yang luas berkenaan dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Djoko Soetono memberikan pembenaran dengan mengaitkan dasar hukum Dekrit Presiden yang diberi baju hukum dalam bentuk Keputusan Presiden itu dengan prinsip ‘staatsnoodrecht’. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim[8], prinsip ‘staatsnoodrecht’ itu pada pokoknya sama dengan pendapat yang dijadikan landasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara masa Orde Baru untuk menetapkan Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru itu saja menggambarkan pendirian MPRS bahwa masa antara tahun 1959 sampai tahun 1965 adalah masa Orde Lama yang dinilai tidak mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, MPRS mengeluarkan TAP No.XX/MPRS/1966 tersebut dengan asumsi bahwa perubahan drastis perlu dilakukan karena adanya prinsip yang sama, yaitu keadaan darurat (staatsnoodrecht).

Terlepas dari kontroversi itu, yang jelas, sejak Dekrit 5 Juli 1959 sampai sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih tetap sebagai UUD sementara. Akan tetapi, karena konsolidasi kekuasaan yang makin lama makin terpusat di masa Orde Baru, dan siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun, akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irrasional selama kurun masa Orde Baru itu. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 itu jelas merupakan UUD yang masih bersifat sementara dan belum pernah dipergunakan atau diterapkan dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya kesempatan untuk menerapkan UUD 1945 itu secara relatif lebih murni dan konsekuen hanyalah di masa Orde baru selama 32 tahun. Itupun berakibat terjadinya stagnasi atas dinamika kekuasaan. Siklus kekuasaan berhenti, menyebabkan Presiden Soeharto seakan terpenjara dalam kekuasaan yang dimilikinya, makin lama makin mempribadi secara tidak rasional. Itulah akibat dari diterapkannya UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

E. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. Kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 bahkan telah dinyatakan oleh Soekarno pada rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 [9].

Gagasan perubahan UUD 1945 menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang didalamnya terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan. Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945. Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:[10]

1.      sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2.      sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.      sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4.      sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5.      sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR [11] dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Pertama UUD 1945 disahkan dalam Sidang Umum MPR-RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah Perubahan Pertama itu tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali. Perubahan Pertama ini mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar.

Gelombang perubahan atas naskah UUD 1945 terus berlanjut, sehingga dalam Sidang Tahunan pada tahun 2000, MPR-RI sekali lagi menetapkan Perubahan Kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah Perubahan Kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab IXA tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jika ke-27 pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali.

Setelah itu, agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Bab-bab UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah Perubahan Ketiga ini adalah Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan naskah Perubahan Ketiga ini memang paling luas cakupan materinya. Tapi di samping itu, substansi yang diaturnya juga sebagian besar sangat mendasar. Materi yang tergolong sukar mendapat kesepakatan cenderung ditunda pembahasannya dalam sidang-sidang terdahulu. Karena itu, selain secara kuantitatif materi Perubahan Ketiga ini lebih banyak muatannya, juga dari segi isinya, secara kualitatif materi Perubahan Ketiga ini dapat dikatakan Sangay mendasar pula.

Perubahan yang terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002. Pengesahan naskah Perubahan Keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah Perubahan Keempat ini, ditetapkan bahwa (a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”; (c) pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara; (e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan naskah Perubahan Keempat UUD 1945 mencakup 19 pasal, termasuk satu pasal yang dihapus dari naskah UUD.  Ke-19 pasal tersebut terdiri atas 31 butir ketentuan yang mengalami perubahan, ditambah 1 butir yang dihapuskan dari naskah UUD. Paradigma pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang terkandungdalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan itu benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahkan dalam Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945 ditegaskan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2002, status Penjelasan UUD 1945 yang selama ini dijadikan lampiran tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, tidak lagi diakui sebagai bagian dari naskah UUD. Jikapun isi Penjelasan itu dibandingkan dengan isi UUD 1945 setelah empat kali berubah, jelas satu sama lain sudah tidak lagi bersesuaian, karena pokok pikiran yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dari apa yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut.

E.  PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia merdeka, telah tercatat beberapa upaya (a) pembentukan Undang-Undang Dasar, (b) penggantian Undang-Undang Dasar, dan (c) perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tahun 1949, ketika bentuk Negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (Federasi), diadakan penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Demikian pula pada tahun 1950, ketika bentuk Negara Indonesia diubah lagi dari bentuk Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Setelah itu, mulailah diadakan usaha untuk menyusun Undang- Undang Dasar baru sama sekali dengan dibentuknya lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru. Setelah Konstituante terbentuk, diadakanlah persidangan-persidangan yang sangat melelahkan mulai tahun 1956 sampai tahun 1959, dengan maksud menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa usaha ini gagal diselesaikan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan dari Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak ubahnya bagaikan tindakan penggantian Undang-Undang Dasar juga. Karena itu, sampai dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar. Sementara  perubahan UUD 1945 dalam arti pembaharuan Undang-Undang Dasar, baru terjadi pada era reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden Prof. Dr. Ir. Bacharuddin Jusuf Habibie.

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai tahun 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di masa depan dalam satu naskah Undang-Undang Dasar yang mencakupi keseluruhan Hukum Dasar yang sistematis dan terpadu secara lebih utuh. Semula materi muatan naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, setelah perubahan menjadi 199 butir ketentuan yang isinya mencakup dasar-dasar normative yang berfungsi sebagai sarana pengendali (tool of social and political control) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (tool of social and political reform) serta sarana perekayasaan (tool of social and political engineering) ke arah cita-cita kolektif bangsa.

Meskipun perubahan-perubahan UUD 1945 tersebut, meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945.. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kema­jemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa ju­ga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam kon­teks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (consensus) pertama.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitu­sionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat.


[1] Jimly Asshidiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal.1

[2] Mirza Nasution, Negara dan Kostitusi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara : USU Digital Library, Medan, 2004, hal. 2.

[3] Jimly Asshidiqie, op.cit., hal.29

[4] Jimly Asshidiqie, op. cit., Hal 29-30

[5] A.G. Pringgodigdo, “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”, majalah Hukum dan Masyarakat, Tahun III No.2, Mei 1958, hal. 3-26.

[6] Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hal. xxv.

[7] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 88.

[8] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, op. cit., hal. 96-97.

[9] Jimly Asshidiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Masional, Kontsitusi Pres, Jakarta, 2005, hal. 5

[10] Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[11] Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.